Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam bentuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kekuasaan yudikatif dalam UUD 1945 disebut dengan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Perubahan UUD 1945, tentang ketentuan kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan yang mengalami perubahan secara mendasar. Sebelum perubahan tentang ketentuan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdapat 2 pasal yang terdiri dari 3 ayat. Setelah dilakukan perubahan tentang ketentuan tersebut menjadilah 5 pasal yang terdiri atas 19 ayat. Perubahan UUD 1945 melahirkan 2 (dua) lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu:

  1. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan
  2. Komisi Yudisial (KY)

Perubahan UUD 1945 memuat empat Misi penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. Keempat misi tersebut adalah:

  1. Penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
  2. Menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu,
  3. Melakukan pengawasan terhadap hakim dan
  4. Menerapan judicial review.

Penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi perioritas utama untuk menjamin Kedudukan dan independensi lembagalembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengelolaan kekuasaan kehakiman baik dari sisi sumber daya, administrasi, maupun keuangan harus diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman sendiri, semua lingkungan peradilan yang ada berada di bawah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, tidak ada yang berada di bawah instansi pemerintah. Hal itu ditegaskan rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kata ”merdeka” meliputi kebebasan dalam mengambil putusan serta kemandirian pengelolaan organisasi.

Semua lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menentukan bahwa salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA yang di bawahnya terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Keberhasilan kekuasaan mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh lembaga peradilan, tetapi juga ditentukan oleh badan-badan lain yang bergerak di wilayah hukum. karena itu, diperlukan juga pengaturan badan-badan lain seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, notaris, dan lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan kejaksaan, kepolisian, advokat, notaris, dan lembaga pemasyarakatan dari sisi kelembagaan tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kehakiman, walaupun fungsinya terkait erat. Selain itu,keberadaannya dipandang cukup diatur dengan undang-undang. Kepolisian negara diatur dalam bab tersendiri, yaitu Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pengaturan badan-badan tersebut terdapat pada Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undangundang.

Komisi Yudisial

Amandemen UUD 1945 memandang perlu adanya pengawasan terhadap hakim untuk menjaga kondisi peradilan di Indonesia demi menhindari adanya  korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik mafia peradilan. Pengawasan juga diperlukan agar kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tidak disalahgunakan.

Pengawasan terhadap hakim harus ditetapkan sebagai pengawasan eksternal yakni lembaga yang memiliki wewenang pengawasan tersebut harus mandiri dari lembaga yang diawasi. Maka dibentukalah Komisi Yudisial yang bersifat mandiri.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial

Komisi Ydisial sebagai lembaga yang independen memiliki tugas dan wewenang. Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Diantara wewenang Komisi Yudisial adalah

  1. Memberikan rekomendasi sanksi untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui rekam jejak dan kualitas hakim.
  2. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden.

Dengan demikian, hakim agung diharapkan benar-benar memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: