Etika Kekuasaan Kehakiman

Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitasa hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mmepengaruhi dan /atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Dengan demikian kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi
dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa
tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu berikut :
– Akuntabilitas
– Integritas moral dan etika
– Transparansi
– Pengawasan (kontrol)

Sedangkan keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan,
atau profesi hakim adalah suatu officium nobile. Suatu profesi terdiri dari aspekaspek:

  1. Organisasi profesi yang solid,
  2. Standar profesi,
  3. Etika profesi,
  4. Pengakuan masyarakat, dan
  5. Latar belakang pendidikan formal

Suatu profesi officium nobile terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat.
Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.
Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, maka seorang
hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur.

Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidak-puasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap
tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini
menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dari masyarakat.

Alat hukum yang terdapat dalam hukum acara guna memperoleh keadilan dan kebenaran, dalam prakteknya telah disalah-gunakan untuk menakuti-nakuti pihak lawan, khususnya mereka yang tidak memiliki waktu dan uang untuk mengikuti proses litigasi yang panjang. Sungguh beralasan apabila kurangnya kepatuhan pada etika profesinyapun diarahkan kepada hakim. Jadi sangatlah beralasan apabila hakim harus mempunyai budi pekerti yang luhur dalam keseharian maupun
dalam menjalankan tugas yudisialnya. Budi pekerti luhur ini adalah sikap dan perilaku
yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang
berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Ini berarti bahwa bukan hanya kehormatan dan keluhuran martabat itu yang harus dijaga dan ditegakkan, tetapi juga perilaku dari Hakim.

Setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari.

Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat
tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Lebih dari itu, etika adalah refleksi
kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia,
baik secara pribadi atau kelompok. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara
konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis.
Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan
sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat.

Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (vluegel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.

Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidaklah terbatas sebagai masalah internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat. Dan pada kenyataannya kode etik profesi dan pengawasan internal kepada Hakim tidak mampu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim tersebut.

Dalam membangun sistem hukum dan terutama penegakan hukum, harus dibarengi dengan membangun dan menegakkan sistem etika sebagai upaya membangun perikehidupan yang menerapkan prinsip good governance baik pada lapisan pemerintahan dan kenegaraan (supra struktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan (infrastruktur).

Independensi kekuasaan kehakiman perlu ditegakkan dengan menyempurnakan UU di bidang kekuasaan kehakiman. Selain itu independensi kekuasaan kehakiman dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh para hakim, karena hakim tidak bisa bertindak kontra legem. Kebebasan hakim juga dibatasi oleh akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan proses peradilan.

Kebebasan hakim harus didasarkan pada asas-asas umum peradilan yang baik (the general principles of good court) serta kemungkinan impeachment terhadap hakim.

Untuk menunjang kebebasan hakim dalam arti mencapai hakim yang independen, selain harus diperhatikan faktor pendidikan, juga harus diperhatikan kesejahteraan hakim berikut fasilitasnya dan perangkat aturan yang menjamin kebebasan dan independensi hakim.

Mekanisme pengawasan kinerja badan peradilan termasuk perilaku aparatnya perlu ditingkatkan dibarengi dengan profesionalisme dan imparsialitas hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan rnenyelesaikan perkara.

Independensi kekuasaan kehakiman juga mengandung makna perlindungan terhadap hakirn agar bebas dari pengaruh direktiva di luar badan peradilan, pihak-pihak yang berperkara, tekanan masyarakat dan pers maupun dari jajaran internal peradilan. Untuk itu perlu ada larangan contempt of court.

Dalam rangka meningkatkan citra peradilan perlu dilakukan penyernpurnaan manajemen penanganan perkara maupun administrasi peradilan serta peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan oleh aparat peradilan yang profesional, memiliki integritas, dan bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: