HAM di Indonesia

Pelaksanaan HAM di Indonesia, menurut A. Mas’adi Gufron dalam bukunya Pemikiran Fazhur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam menjelaskan ada 3 (tiga) aliran yang berkembang yaitu:

  1. Aliran pertama berpandangan bahwa negara Indonesia dengan ideologi Pancasila sanat menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, keadilan dan peradaban sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945.
  2. Aliran kedua berpandangan bahwa masalah HAM tidak perlu dimasukkan dalam kegiatan kenegaraan, karena hal ini dapat menyusahkan pemerintah. Aliran ini beranggapan bahwa konsep HAM berasal dari ideologi liberal dan tidak cocok denmgan falsafah bangsa Indonesia.
  3. Aliran ketiga berpandangan bahwa HAM perlu dipertahankan dan dikembangkan, kelompok ini beralasan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh pihak di luar batas kemanusiaan.

Konsep HAM termaktub dalam UUD 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Indonesia telah resmi menjadi anggota komisi HAM sejak Januari 1991 yang memantau pelaksanaan HAM di lingkungan negara-negara anggota PBB.

Untuk mengontrol pelaksanaan HAM pada tahun 1978 MPR RI membuat beberapa ketetapan yang berkaitan erat dengan HAM yakni :

  1. TAP MPR, No. II/MPR/1978. Dalam Tap MPR ini dikemukakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Tuhan yang sama derajat, hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagaianya.
  2. TAP MPR No. IV/MPR/1978. Dalam Tap MPR ini dikemukakan bahwa pembangunan dalam bidang hukum perlu disusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila Dan UUD 1945.

Deklarasi WINA yang merupakan cikal bakal dikeluarkannya Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) diharapkan masalah HAM di tanah air semakin membaik.

Prospek HAM dimasa yang akan datang, kan mendapat tempat yang baik karena dalam arus globalisasi sangat diperhatikan HAM sangat dominan. Hampi semua negara sangat memperhatikan HAM baik teori maupun praktek. Kenyataan ini dapat dilihat dalam berbagai dialog baik tingkat internasional maupun regional. Pengawasan dari KOMNAS HAM di bawah naungan PBB sangat ketat nsehingga banyak negara mendapat sanksi.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: