Prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945

Visi Indonesia mengenai HAM yaitu berdasar pada ideologi pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia mempunyai keduaukan yang sama dimuka hukum (Equality before the law) . Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjelaskan tentang HAM, diantaranya:

  1. Pasal 27 menjelaskan tentang hak-hak kewarganegaraan. Bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemnerintahan, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  2. Pasal 28 menjelaskan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Namun demikian karena Indonesia bukan negara demokrasi liberal, maka kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggu8ng jawab.
  3. Pasal 29 menjelaskan tentang kemerdekaaan memeluk agama. Dalam pertemuan BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1957 telah dirumuskan konsep UUD. Dalam rumusan tersebut disepakati bahwa negara yang hendak didirikan harus berdasar pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Pasal 30 menjelaskan tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Konsep tentang pertahanan nasional dirumuskan dalam Tap MPR No.II/MPR/1988, dikemukakan bahwa kebijaksanaan pembangunan pertahanan keamanan ditujukan pada perwujudan daya tangkal yang tangguh, melalui pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan serta pendayagunaan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan rakyat sevara terpadu dan terarah.
  5. Pasal 31 menjelaskan tentang pendidikan. Pada pasal ini kemukakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam pembukaan UUD 1945 dikemukakan tentang tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam GBHN dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. UUD 1945 untuk mengatur sistem pengajaran nasional maka dikeluarkanlah UU Nomor 2 tahun 1989 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  6. Pasal 33 menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai upaya bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: